Menu

Mode Gelap
Kapolres Samosir Tak Berdaya Bersihkan Aktifitas Perjudian dari Kota Wisata, Terbentur Oknum Berambut Cepak Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polda Sumut Gelar Bakti Kesehatan dan Salurkan Bantuan untuk 3.000 Warga Langkat Kecelakaan Maut di Perbaungan, Seorang Pengendara Sepeda Motor Meninggal Dunia di TKP Satlantas Polres Serdang Bedagai gelar oprasi penertipan kendraan di jalan Tol Medan Tebing Tinggi KM 65 A. Dibiayai dari Dana APBD, Namun Tak Dipakai dalam Agenda Resmi, Pin Emas DPRD Samosir Semakin Dipertanyakan Usai Dilaporkan ke APH, Muncul kabar Berita Acara Penyerahan Pin Emas DPRD Samosir, Publik Pertanyakan Waktu Kemunculannya Pemkab Samosir Laporkan Realisasi APBD 2025, Total Aset Daerah Capai Rp1,77 Triliun

Pemerintah

Diduga Peserta OPD Menyusup,Bintek DPRD Samosir di Medan berhasil

badge-check


					Diduga Peserta OPD Menyusup,Bintek DPRD Samosir di Medan berhasil Perbesar

Bedahkasus.com, Samosir – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) yang diikuti pimpinan, anggota, dan sekretariat DPRD Kabupaten Samosir bertema “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Efektivitas dan Efisiensi APBD T.A 2025 serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD” yang digelar di Medan pada 29 Juni–02 Juli 2025 di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, kini menjadi sorotan publik.

Kegiatan yang disebut bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Sumatera Utara ini diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan daftar peserta resmi yang ditetapkan.

Seorang sumber internal, Senin (22/6/26), mengungkapkan adanya sejumlah peserta dari OPD lain yang ikut serta tanpa persetujuan pimpinan masing-masing.

“Seharusnya hanya untuk DPRD dan Sekretariat, sesuai laporan kegiatan yang disampaikan,tapi ada staf OPD lain yang ikut tanpa sepengetahuan pimpinan,” ujarnya.

Tak hanya itu, sumber tersebut juga menyoroti dugaan ketidak sesuaian daftar hadir, di mana terdapat nama yang tercatat hadir namun diduga tidak mengikuti kegiatan secara langsung.

“Bahkan ada yang tercatat hadir padahal tidak berada di lokasi karena sedang di luar kota,dan disini pun kita bisa sama-sama mengetahui nya untuk kegiatan ini kan menggunakan dana anggaran pemerintah,yang menjadi pertanyaannya kemana anggaran peserta yang tidak hadir namun dibayarkan dan kenapa beberapa peserta itu jelas-jelas yang diketahui dari OPD lain bisa ikut tanpa ada persetujuan dari pimpinannya, pokonya heran lah,” tambahnya.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai dasar penetapan peserta maupun validasi kehadiran dalam kegiatan tersebut.

Publik menilai perlu ada keterbukaan agar tidak menimbulkan polemik lebih jauh.(Tim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemkab Samosir Laporkan Realisasi APBD 2025, Total Aset Daerah Capai Rp1,77 Triliun

23 Juni 2026 - 14:47 WIB

Pemkab Samosir Teken Kesepakatan dengan BTN, Akses Pembiayaan Masyarakat Kian Mudah

23 Juni 2026 - 14:44 WIB

SAMBUT HUT BHAYANGKARA KE-80, POLSEK PURWOKERTO SELATAN GELAR BAKTI SOSIAL DAN BERBAGAI KEGIATAN KEMASYARAKATAN

22 Juni 2026 - 16:11 WIB

Ratusan Juta Dana BUMDES di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Disoal Warga, Masyarakat Minta APH Lakukan Audit!

15 Juni 2026 - 19:43 WIB

Aksi BEM UI di Bundaran HI Tak Ajukan Surat Pemberitahuan Resmi

14 Juni 2026 - 20:15 WIB

Trending di Pemerintah