Bedahkasus.com, Medan – Pemadaman listrik serentak di Wilayah Sumatera Utara (Sumut) telah berdampak terhadap sektor ekonomi, mulai dari terganggunya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelayanan publik, serta kesehatan. Pemadaman yang terjadi sejak Jumat (22/5/2026) sore hingga Sabtu (23/5/2026) siang diperkirakan mencapai 12 hingga 18 jam di sejumlah daerah.
Pemadaman ini tentunya memantik sorotan tajam publik, mulai dari bentuk pertanggungjawaban PLN Sumut bagi masyarakat yang terimbas secara langsung usahanya merugi akibat lampu padam.
Warga juga menyoal, jika telat membayar tagihan listrik umumnya warga akan dikenakan sangsi oleh pihak PLN itu sendiri. Namun sebaliknya, warga juga menyoal bentuk pertanggungjawaban pihak PLN atas kerugian warga dari dampak pemadaman listrik tersebut.
Terkait padamnya listrik di Wilayah Sumut, Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang menyebabkan sebagian wilayah di Pulau Sumatera mengalami blackout.
Darmawan menjelaskan, indikasi awal gangguan terjadi pada jaringan transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai, Jambi, yang diduga terdampak gangguan cuaca, katanya dalam keterangan resminya.
Akibat gangguan tersebut, sistem transmisi keluar dari sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera sehingga memicu pemadaman di sejumlah wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Lembaga Pembela Keadilan Rakyat (PKR) Ria Sitorus menuturkan bahwa persoalan padamnya listrik secara serentak di Sumatera Utara dengan jangka waktu yang cukup lama sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian.
” Padam secara serentak sampai belasan jam lamanya, apa cukup hanya dengan permintaan maaf. Ini adalah bentuk kelalaian, persoalan ini sudah merugikan masyarakat luas ” tandas Ria Sitorus, Sabtu (23/05/2026).
Lembaga PKR dengan tegas menyerukan agar dilakukan evaluasi terhadap pimpinan PLN di Wilayah Sumut yang dianggap telah lalai. Hal ini ditegaskan Ria Sitorus menyusul banyaknya persoalan kelistrikan di Sumatera Utara ini yang belum teratasi seperti kasus “kebocoran -kebocoran” listrik yang patut diduga melibatkan oknum PLN.
” Lembaga PKR, juga mengikuti perkembangan di media massa, tentang adanya dugaan pencurian arus listrik yang dipasok ke tambang bitcoin. Persoalan ini juga seharusnya tidak dapat ditoleransi karena jika dibiarkan maka akan merugikan pendapatan negara dari sektor energi listrik ” ujarnya.
Tambang bitcoin yang diduga mencuri arus listrik ditemukan di Jalan Binjai Km 11 dan 14, Jalan Gaperta, Klambir V dan di Kawasan Jalan Danau Singkarak, Kota Medan.
Jalan Setia Budi Pasar II, Jalan Setia Luhur (Plaza milenium) Jalan Masjid Setia Budi, Jalan Gaperta, Klambir V, Jalan Medan-Binjai, Jalan Swadaya Kampung Lalang, Jalan Jamin Ginting (Dekat simpang tuntungan), juga di temukan pengoperasian tambang bitcoin diduga mencuri arus listrik di Amplas tepatnya di sekitaran SMK Taruna Tekno Nusantara, Kelurahan Tanjung Rejo Sunggal, Jalan Petunia IV. Jalan kapten Sumarsono serta di Pasar 12 Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Pasar 12 Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan di Jalan Sei Rotan/Jalan Medan Batang Kuis, serta yang berada di Jalan Pendidikan Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Ironisnya, pasca disorot publik, pihak ULP PLN Medan Sunggal mengaku telah menindak aliran listrik ke Rumah Toko (Ruko) yang berada persis disamping Plaza Milenium yang diduga dipasok ke tambang bitcoin. Akan tetapi temuan penyelewengan arus listrik itu, hanya berakhir pada pemutusan arus aliran listrik saja tanpa kejelasan mengenai siapa dalang pencurian arus listrik serta sejauh mana pertanggungjawaban bagi oknum yang kepergok mencuri arus listrik tersebut.
Sebagaimana diutarakan oleh Manager ULP Medan Sunggal Elis Nainggolan diwakilkan oleh Team Leader bernama Evriadi mengenai dugaan pencurian arus listrik yang berada di Jalan Setia Luhur, Kapten Muslim, tepatnya di Rumah Toko (Ruko) samping Plaza Milenium mengatakan sudah dua kali melakukan pemutusan arus listrik, dan setelah ramai pemberitaan dilakukan pemutusan arus listrik kembali untuk yang ketiga kalinya.
” Sudah dua kali kami kesana, kemarin itu memang infonya ada penyambungan arus listrik tanpa meteran. Pas kesana itu gak ada orang disana, bahkan sebelum lebaran juga kami sudah kesana tapi belum nyambung. Kalau terbukti, pasti akan kami tindak. Ada sanksi dan denda sesuai aturan,” tegasnya kepada kru media ini.
Keterangan ULP PLN Medan Sunggal tersebut diperkuat oleh pernyataan seorang sekuriti yang enggan dicatut namanya dalam pemberitaan yang menyaksikan pemutusan arus listrik tersebut membeberkan bahwa benar petugas PLN memutus kabel listrik ke dalam Ruko tersebut.
” Ada ramai kemarin pemutusan arus listrik itu, ada pihak PLN ada juga berseragam Polisi disitu, dengar – dengar mencuri arus listrik ” ujar sumber mengenakan seragam security itu.
Sebelumnya, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sumatera Utara, Darma Saputra menjawab santai dugaan pencurian arus listrik yang dipasok ke Tambang Bitcoin yang berada di puluhan titik tersebar di wilayah Sumut ini.
Darma Saputra berujar bahwa sebagai bagian SOP PLN dalam melaksanakan pengecekan kwh meter, PLN senantiasa bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) meliputi koordinasi intensif dengan kepolisian hingga pendampingan petugas di lapangan tulisnya menjawab wartawan.
Dipertanyakan kembali mengenai hasil koordinasi PLN UID Sumut dengan Kepolisian perihal dugaan pencurian arus listrik yang dipasok ke tambang bitcoin, Senin (04/05/2026), akan tetapi Darma Saputra sudah tidak merespon lagi.
Disinggung mengenai pernyataan ULP PLN Medan Sunggal yang mengaku telah menindak aliran listrik ke Rumah Toko (Ruko) yang berada persis disamping Plaza Milenium yang diduga dipasok ke tambang bitcoin, namun lagi – lagi Darma Saputra sudah irit bicara mengenai kerugian negara dari sektor energi listrik tersebut.
(Red/TIM).
