Hukum

“Jangan Abaikan Kami, Bapak-Ibu Polisi”: Jeritan Hati Dorla Nainggolan kepada Polres Samosir

“Jangan Abaikan Kami, Bapak-Ibu Polisi”: Jeritan Hati Dorla Nainggolan kepada Polres Samosir

Bedahkasus.com, SAMOSIR – Harapan mendapatkan keadilan masih dinantikan Dorla boru Nainggolan (60), warga Desa Sianting-anting, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara,Jumat (13/11/26).

Meski pengaduannya telah diterima oleh Polres Samosir, hingga kini ia mengaku belum memperoleh kejelasan perkembangan penanganannya.

Kekecewaan Dorla bermula saat memenuhi undangan klarifikasi tertanggal 23 Oktober 2026. Namun, setelah datang bersama keluarga, proses klarifikasi justru diundur hingga keesokan harinya.

Padahal, ia mengaku telah menempuh perjalanan jauh demi memenuhi undangan tersebut.Klarifikasi akhirnya dilaksanakan sehari kemudian.

Namun, setelah beberapa pekan berlalu, Dorla mengaku belum mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduannya.

Ia juga mengungkapkan pengalaman saat pertama kali membuat laporan, ketika petugas piket disebut meminta agar pengaduannya diketahui aparat desa atau polisi desa terlebih dahulu.

Bahkan, seseorang yang mengaku dari Polres Samosir disebut mengaku tidak mengetahui alamat rumahnya, meskipun alamat tersebut telah tercantum dalam surat pengaduan.

Dengan penuh harap, Dorla menyampaikan kekecewaannya.

“Janganlah mempermainkan kami masyarakat kecil,kami bukan mau mencari masalah,kami hanya ingin mendapatkan keadilan.Apakah karena kami tidak memiliki harta benda maupun uang, sehingga pengaduan kami harus menunggu begitu lama?,”ungkapnya pada awal media kamis (12/11/26).

Ia pun memohon kepada Kapolres Samosir dan jajarannya memberikan perhatian serius serta kepastian atas pengaduan yang telah disampaikan.

“Coba bayangkan kalau posisi ini terjadi kepada Bapak dan Ibu sendiri,kami hanya meminta keadilan, jangan pandang bulu,jangan abaikan kami, Bapak-Ibu Polisi,” tuturnya.

Kini, Dorla hanya berharap pengaduannya mendapat tindak lanjut secara profesional, objektif, dan transparan.

Sebab, masyarakat kecil bukan berarti boleh dibiarkan menunggu tanpa kepastian.Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar dan mendapatkan keadilan.(Tim/ls/rp).