Bedahkasus.com, Sumut – Perwakilan Kementerian Keuangan menyampaikan rilis kinerja APBN di Wilayah Sumatera Utara untuk periode sampai dengan akhir Maret 2025. Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara terdiri dari Kakanwil DJKN Sumut Dodok Dwi Handoko sekaligus sebagai Kepala Perwakilan, Kakanwil DJP Sumut I Arridel Mindra, Kakanwil DJP Sumut II Anton Budhi Setiawan, Kakanwil DJBC Sumut, Sugeng Apriyanto, dan Kakanwil DJPb Provinsi Sumut, Indra Soeparjanto.
Sampai akhir Maret 2025 pendapatan negara, yang terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, dan PNBP, tercatat sebesar Rp4,97 triliun (13,41% dari target). Sedangkan belanja negara, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, terealisasi sebesar Rp13,61 triliun (21,36% dari pagu anggaran), kata Kakanwil DJKN Sumut Dodok Dwi Handoko, Jumat (9/5/2025).
Penerimaan pajak sampai akhir Maret 2025 terealisasi sebesar Rp3,13 triliun (9,61% dari target), dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor yang mencapai Rp947 miliar. Jenis pajak lainnya yang mencatatkan kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp757 miliar.
Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp1,04 triliun (45,53% dari target). Bea masuk terealisasi Rp169,44 miliar (73,97% dari target), dengan kontribusi utama dari produk seperti ubin dan paving, pek dan pek kokas residu dari pembuatan pati. Penerimaan bea keluar terealisasi Rp768,93 miliar (687,53% dari target). Sedangkan penerimaan cukai terealisasi Rp99,08 miliar (50,17% dari target).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Maret 2025, mencatatkan realisasi sebesar Rp804,84 miliar atau 36,36% dari target. PNBP ini terdiri dari PNBP Lainnya Rp371,02 miliar (52,82% dari target). Sedangkan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp433,83 miliar (28,71% dari target), ujarnya.
Sedangkan PNBP dari pengelolaan aset, piutang, dan lelang tercatat Rp17,84 miliar (34,69% dari target). Realisasi PNBP aset tercatat Rp9,82 miliar (18,89% dari target), PNBP piutang sebesar Rp14,75 juta (28,69% dari target) dan PNBP Lelang tercatat sebesar Rp8,01 miliar (19,68% dari target).
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp3,52 triliun (18,98% dari pagu), yang terdiri dari belanja pegawai Rp2,62 triliun (27,16% dari pagu), belanja barang Rp824,46 miliar (12,18% dari pagu), serta belanja modal Rp51,74 miliar (2,56% dari pagu). Sedangkan belanja bantuan sosial sebesar Rp15,84 miliar (22,82% dari pagu).
Belanja pegawai meningkat signifikan di Maret 2025 untuk pembayaran THR ASN Kementerian/Lembaga. Belanja barang yang dominan di bulan Maret adalah untuk pemeliharaan kemanan dan ketertiban oleh satker lingkup Polda Sumut.
Belanja Modal yang signifikan adalah untuk pengadaan peralatan dan mesin dalam rangka program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun di Kemenag.
Transfer ke Daerah (TKD) hingga Maret 2025 mencapai Rp10,10 triliun (22,34% dari pagu) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp7,44 triliun (27,12% dari pagu), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp2,07 triliun (24,42% dari pagu), Dana Bagi Hasil (DBH) Rp227,70 miliar (9,04% dari pagu), serta Dana Desa Rp357,29 miliar (7,81% dari pagu).
Sedangkan DAK Fisik dan Insentif Fiskal sampai dengan Maret 2025 belum ada pencairan. Pemerintah kabupaten/kota dengan realisasi penyaluran TKD tertinggi adalah Kota Binjai 30%, Kabupaten Batubara 29,7% dan Kota Sibolga 28,7%. Sedangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai akhir Maret 2025 mencatat realisasi penyaluran TKD sebesar Rp1,53 triliun (26,2%), pungkasnya.
(Red).
