Menu

Mode Gelap
Kapolres Samosir Tak Berdaya Bersihkan Aktifitas Perjudian dari Kota Wisata, Terbentur Oknum Berambut Cepak Ramadan Penuh Berkah: STM Nasional Wartawan Santuni Puluhan Anak Yatim di Masjid Al-Ikhlas Marak Judi di Tandem Hilir, Publik Pertanyakan Langkah Nyata Kapolres Binjai Polisi Bongkar Penimbunan BBM Subsidi, Diduga sejumlah Kendaraan Jadi Barang Bukti Kapolres Nias Selatan Cek Persiapan Pengamanan Sekaligus Pemberian Bingkisan Perayaan Idul Fitri 1447 H 2026 Di Kabupaten Nias Selatan Kajatisu dan KNPI Sumut Perkuat Kolaborasi Wujudkan Sumatera Utara Bersih dari Korupsi Polda Sumut Bongkar Peredaran 29 Kg Sabu Jaringan Thailand, Dikendalikan WNI dari Luar Negeri

Pemerintah

Evaluasi Perda No.1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,Wakil Bupati Samosir Pimpin High Level Meeting TP2DD

badge-check


					Evaluasi Perda No.1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,Wakil Bupati Samosir Pimpin High Level Meeting TP2DD Perbesar

Bedahkasus.com, Samosir-Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, SE, MM memimpin rapat TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) dalam rangka evaluasi Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kegiatan yang digelar oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir, Kamis (31/7/25). Diikuti oleh seluruh pimpinan OPD pengampu Pajak dan Retribusi, Camat, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Samosir dan PHRI.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk dalam sambutannya menyampaikan pada kesempatan ini ada dua hal yang penting yang akan dibahas. Yang pertama, adapun dasar diadakan rapat sosialisasi evaluasi Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu menindaklanjuti amanat Pasal 99 Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pajak dan Retribusi daerah terkait evaluasi Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan perlu dilakukan penyamaan persepsi terkait mekanisme dan substansi yang akan dievaluasi pada peraturan daerah dimaksud.

Yang kedua, akan dilakukan rapat evaluasi realisasi PAD yaitu untuk menilai pencapaian target PAD, mengidentifikasi kendala dan merumuskan strategi untuk peningkatan pendapatan daerah di tahun 2025.

Ariston mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan kesempatan yang baik untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan serta masukan agar penyusunan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional sekaligus menyusun strategi atau langkah langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Samosir.

Untuk realisasi capaian PAD, Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk, meminta setiap OPD melaporkan secara berkala, berikut dengan kendala yang dihadapi sehingga bisa dirumuskan strategi-strategi untuk percepatan realisasinya.

“Silahkan disampaikan apa kendala dilapangan, untuk dapat kita ambil langkah konkret untuk mengoptimalkan capaian target PAD”, kata Ariston.

Penajaman materi evaluasi disampaikan oleh Narasumber Herteti Rospalita Simanjuntak, S.Kom, M.Si (Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri).(Tim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pegadaian Kanwil 1 Medan Fasilitasi 250 Pemudik Lebaran Lewat Program TJSL

17 Maret 2026 - 14:13 WIB

Ketua MPSU Mulya Koto Apresiasi Respons Cepat Satpol PP dan Dinsos Kota Medan Amankan ODGJ

11 Maret 2026 - 17:47 WIB

20 Tahun Jadi Ikon Kota, Ramadan Fair Medan Kembali Hidupkan UMKM dan Kebersamaan Warga

2 Maret 2026 - 11:39 WIB

Samosir Ukir Prestasi Nasional, Satu-Satunya Daerah di Sumut Raih Sertifikat Menuju Kota Bersih 2026

26 Februari 2026 - 07:33 WIB

HUT ke-22 Samosir Siap Digelar Meriah, Musisi Nasional dan Lokal Turut Ambil Bagian

25 Februari 2026 - 12:30 WIB

Trending di Pemerintah