Bedahkasus.com, SAMOSIR – Dugaan persoalan penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Samosir kembali menjadi sorotan publik, Sabtu (14/11/2026). Pasalnya, persoalan yang mencuat sejak 2019 lalu hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar.
Publik mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut aparat penegak hukum (APH) terhadap pemeriksaan yang kala itu dikabarkan pernah dilakukan.
Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang dihimpun awak media, pada 26 Februari 2019, Unit Tipikor Polres Samosir dikabarkan pernah memanggil dan meminta keterangan sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Dewan (Sekwan), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terkait dugaan persoalan anggaran perjalanan dinas DPRD Samosir.
Pada periode tersebut, Hotman Sagala diketahui menjabat sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Samosir.
Seiring berjalannya waktu, jabatan tersebut mengalami pergantian dan kemudian dijabat Ricky Rumapea sejak 2021.
Namun, pergantian pejabat belum menjawab pertanyaan mendasar masyarakat atas bagaimana hasil pemeriksaan yang dikabarkan pernah dilakukan Unit Tipikor Polres Samosir pada 2019?
SUDAH PERNAH DIPERIKSA, MENGAPA BELUM ADA KEJELASAN?
Pemanggilan sejumlah pejabat pada Februari 2019 menjadi catatan penting dalam penelusuran dugaan persoalan penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Samosir.
Kini, publik mempertanyakan apakah pemeriksaan tersebut berlanjut ke tahap penyelidikan atau penyidikan, apakah ditemukan indikasi kerugian keuangan negara, serta bagaimana status akhir penanganannya.
Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang menuntut setiap rupiah belanja daerah digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan, penggunaan anggaran perjalanan dinas lembaga legislatif juga patut mendapat perhatian serius.
Apabila persoalan tersebut telah selesai ditangani, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai hasil dan dasar penanganannya.Sebaliknya, apabila masih terdapat proses hukum, publik tentu menantikan informasi mengenai perkembangannya.
Sebab, anggaran perjalanan dinas merupakan bagian dari keuangan daerah yang bersumber dari uang rakyat.
Penggunaannya wajib didukung dokumen perjalanan, bukti pengeluaran, serta laporan pertanggung jawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN POLRES SAMOSIR
Masyarakat kini menantikan keterbukaan Kapolres Samosir melalui Satreskrim, khususnya Unit Tipikor, untuk memberikan klarifikasi mengenai riwayat pemeriksaan dugaan persoalan perjalanan dinas DPRD tersebut.
Setidaknya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu mendapatkan jawaban resmi diantaranya :
– Apakah pemanggilan pada 26 Februari 2019 tercatat sebagai bagian dari proses penyelidikan atau merupakan tindak lanjut laporan maupun informasi awal?
– Bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Sekwan, PPK, dan PPTK pada saat itu?
-Apakah ditemukan indikasi kerugian keuangan negara?
-Apakah penanganan persoalan tersebut dihentikan, ditindaklanjuti, atau masih memiliki perkembangan hukum?
-Apakah terdapat dokumen resmi mengenai hasil pemeriksaan yang dapat disampaikan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi?
Konfirmasi juga perlu diberikan kepada Hotman Sagala selaku Sekwan pada periode 2019 dan Ricky Rumapea selaku Sekwan pada periode berikutnya, khususnya mengenai administrasi, penggunaan, serta pertanggung jawaban anggaran perjalanan dinas pada masa jabatan masing-masing.
Penelusuran ini bukan untuk menyimpulkan adanya kesalahan ataupun menetapkan pihak tertentu bertanggung jawab secara pidana.
Namun, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran publik dan tindak lanjut pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh selaku aparat penegak hukum (APH).
Awak media hingga kini masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Polres Samosir. Namun, sampai berita ini disusun, belum diperoleh jawaban maupun penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan persoalan tersebut.(tim/ls/Rp).
