Menu

Mode Gelap
Kapolres Samosir Tak Berdaya Bersihkan Aktifitas Perjudian dari Kota Wisata, Terbentur Oknum Berambut Cepak Imigrasi Belawan Kawal Deportasi Tiga WN China, Tegaskan Penegakan Hukum Keimigrasian Secara Profesional dan Humanis Imigrasi Belawan Perkuat Sinergi dengan Pendawa di Puncak Milad ke-27 Kapolres Binjai Pimpin Giat Audit dan Pengawasan SPPG di Sendang Rejo Diduga Bandar Sabu Diciduk di Warung, 4 Paket 0,65 Gram dan Timbangan Elektrik Diamankan Polres Samosir Buka Kartu! Narkoba, Illegal Logging, Pencurian hingga Dugaan Kejahatan Seksual Anak Diungkap Geger! Bus Wisatawan Masuk Permukiman Warga di Boho Samosir, 26 Penumpang Terluka

Pendidikan

Ketua DPD LSM Suara Masyarakat Sumut Ridwan Adenan Sibarani Angkat Bicara Begini

badge-check


					Ketua DPD LSM Suara Masyarakat Sumut Ridwan Adenan Sibarani Angkat Bicara Begini Perbesar

Bedahkasus,com, Medan– Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, bukan pejabat pertama yang tersandung kasus korupsi di instansi Pemerintahan.

Dan ditangkapnya Topan Putra Ginting tak seharusnya dikait-kaitkan dengan gamblang atas keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution tanpa dasar hukum yang jelas.

Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Masyarakat Sumut (SMS), Ridwan Adenan Sibarani menyarankan agar masyarakat khususnya warga Sumatera Utara untuk tidak mudah terprovokasi atas berbagai penggiringan opini sebagai asumsi adanya keterlibatan Bobby Afif Nasution dalam perkara yang sedang dihadapi Topan Ginting.

” Kita percayakan Aparat penegakan hukum dalam hal ini KPK bekerja secara profesional menjalankan tugasnya, baiknya kita fokus pada pembangunan di Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution” ujar Ridwan Adenan kepada wartawan, Jumat ( 4/7/2025) di Restoran Wong Solo, Jl. Gajah Mada, Medan.

Menurutnya, KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi yang sudah tak diragukan lagi dalam penegakan hukum terhadap oknum pejabat ataupun pihak tertentu yang terindikasi melakukan penyelewengan dana negara maupun jabatan.

” Kita tahu pendapat setiap orang wajib kita hormati, itu ada dalam undang-undang kebebasan berpendapat, tetapi kita juga harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang atas pendapat yang kita kemukakan, jangan beropini yang dapat menimbulkan kegaduhan dimasyarakat” tegas Ridwan.

Dikatakan Ridwan Adenan Sibarani eks. Pimpinan Redaksi media utamatrans.com ini, Pembangunan di berbagai sektor yang sudah direncanakan dan diprogramkan Gubernur Sumut , Bobby Nasution harus tetap berjalan.

” Lebih baik kita mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, masih banyak hal yang harus dibenahi dan ditindaklanjuti oleh Bobby Nasution selaku gubernur Sumut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pelayanan dan peningkatan sumber daya alam dalam kesejahteraan warga Sumut” jelas Ridwan.

Lanjut, Ridwan menghimbau masyarakat agar lebih bijak menilai kondisi saat ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Diduga Bandar Sabu Diciduk di Warung, 4 Paket 0,65 Gram dan Timbangan Elektrik Diamankan

22 September 2026 - 16:53 WIB

Dari Ruang Belajar Menuju Profesi, PERATIN Membuka Jalan bagi Calon Advokat Muda

16 September 2026 - 11:59 WIB

Strategi Pengiriman Barang dari Medan untuk Mendukung Distribusi Bisnis

14 September 2026 - 10:09 WIB

OTT KPK di Unsoed Momen KPK Telisik Kasus Dugaan Korupsi Obyek Kebondalem, Purwokerto

7 September 2026 - 11:26 WIB

Program MBG Polresta Deli Serdang Menjangkau Pelajar hingga Balita

29 Agustus 2026 - 18:09 WIB

Trending di Pendidikan