Menu

Mode Gelap
Kapolres Samosir Tak Berdaya Bersihkan Aktifitas Perjudian dari Kota Wisata, Terbentur Oknum Berambut Cepak Heboh! Camat Simanindo Dikabarkan Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum, masyarakat Tunggu Klarifikasi Hubungan KTH Parna Jaya Sejahtera dan Warga Kian Memanas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kawal Rencana Pembebasan Lahan Masyarakat Adat Untuk Pembangunan Pembangkita Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih 45 MW Di Kabupaten Pakpak Barat Kepedulian Pemerintah dan Solidaritas Netizen, Doa Ibu Janda Lansia di Nias Selatan Akhirnya Terkabul Dr.Harli Siregar : “Kita Harus Mampu Menciptakan Birokrasi Yang Bebas Dari Korupsi Guna Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas, Cepat, Dan Berkeadilan Brimob Sumut Turun Langsung Bangun Hunian Tetap, Warga Desa Napa Mulai Bangkit

Pemerintah

Pemerintah Tegas Beri Sanksi ke Hibisc Fantasy untuk Perbaikan Kondisi Hulu

badge-check


					Pemerintah Tegas Beri Sanksi ke Hibisc Fantasy untuk Perbaikan Kondisi Hulu Perbesar

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, menegaskan bahwa pemerintah telah menjatuhkan sanksi tegas kepada pengelola taman wisata Hibisc Fantasy yang berlokasi di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sanksi ini diberikan setelah Hibisc Fantasy diduga melakukan pelanggaran izin penggunaan lahan dengan mendirikan bangunan di area resapan air, yang berpotensi merusak lingkungan.

Hanif menyatakan bahwa pemerintah memerintahkan pengelola Hibisc Fantasy untuk membongkar seluruh bangunan yang telah didirikan di kawasan tersebut. Selain itu, Hibisc Fantasy juga diwajibkan memulihkan kerusakan lingkungan, termasuk memperbaiki aliran sungai yang terdampak. “Mereka harus melakukan pemulihan lingkungan, pembongkaran bangunan, penanaman kembali vegetasi, serta mengembalikan alur sungai dan menyelamatkan sumber air, karena lokasi ini berada di kawasan hulu,” jelas Hanif di Istana Negara, Selasa (11/3/2025).

Selain menindak Hibisc Fantasy, pemerintah juga sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan pemerintah daerah atau pihak lain dalam proses pembangunan kawasan wisata tersebut. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. “Kami akan memberikan sanksi yang tegas, tetapi prosesnya harus melalui pemeriksaan saksi terlebih dahulu,” tegas Hanif.

Hanif juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat serius menangani masalah ini. Presiden ingin memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman bencana banjir yang bisa terjadi akibat kerusakan lingkungan di kawasan hulu. “Presiden berpesan agar kita melindungi masyarakat dari segala ancaman, termasuk bencana alam,” ujar Hanif.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengambil langkah tegas dengan membongkar kawasan wisata Hibisc Fantasy. Menurut Dedi, pembongkaran ini dilakukan karena Hibisc Fantasy melanggar aturan tata ruang dan izin penggunaan lahan di kawasan Puncak. Dedi menegaskan bahwa meskipun Hibisc Fantasy dikelola oleh Jaswita Lestari Jaya (JLJ), anak usaha BUMD Jawa Barat, aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Saya fokus mengembalikan kawasan Puncak ke fungsi awalnya, yaitu sebagai wilayah hutan dan perkebunan. Pembongkaran ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi serapan air dan rencananya akan dihutankan kembali,” kata Dedi melalui akun Instagram @dedimulyadi71, Jumat (7/3).

Diketahui, Hibisc Fantasy hanya diizinkan mengelola lahan seluas 4.800 meter persegi, namun kenyataannya lahan yang digunakan mencapai 15.000 meter persegi. Bahkan, beberapa bangunan liar yang didirikan di sana roboh dan masuk ke sungai, menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dengan tindakan tegas ini, pemerintah berharap dapat memulihkan kondisi lingkungan di kawasan Puncak dan mencegah kerusakan yang lebih parah di masa depan. #HibiscFantasy #PuncakBogor #LingkunganHidup #SanksiPemerintah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Bupati Nias Selatan Lantik Camat Amandraya Sara’atulo Laia dan Puluhan Pejabat Lainnya

27 Januari 2026 - 21:20 WIB

Bupati Nias Selatan Lantik 7 Pejabat Eselon II, Waozaro Hulu Pimpin BKPSDM dan Kasiaro Ndruru Jabat Kadis PUTR

24 Januari 2026 - 09:56 WIB

Viral di Media Sosial, Mantan Bupati Samosir Minta Mobil Dinas pada Pemkab Samosir Tuai Kritik Publik

23 Januari 2026 - 13:01 WIB

Didemo Warga, Pemkab Samosir Buka-Bukaan Soal Mobil Dinas Bupati

22 Januari 2026 - 17:23 WIB

Pemkab Samosir dan DPRD Satukan Langkah, Legislasi Daerah 2026 Disiapkan untuk Percepatan Pembangunan

21 Januari 2026 - 18:24 WIB

Trending di Pemerintah