Bedahkasus.com, Nias – Pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Peningkatan anggaran, perbaikan fasilitas sekolah, hingga program beasiswa dan pelaksanaan MBG terus digulirkan untuk mencetak generasi unggul dan kompetitif di tingkat global.
Salah satu wujud program tersebut adalah Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMPN 2 Bawolato, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara.
Namun, semangat itu dinilai tercoreng oleh proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMPN 2 Bawolato, Kabupaten Nias, yang anggarannya mencapai Rp. 2,1 Miliar.
Bantuan yang disalurkan merupakan bentuk apresiasi dan perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan dengan harapan bantuan yang diterima menjadi stimulus dalam upaya Kemendikdasmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
Pantauan tim investigasi pada hari selasa (18/11/2025) menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi proyek. Diantaranya tidak terpampangnya papan informasi yang memuat layout drawing maupun time schedule pekerjaan serta informasi publik lainnya seperti Rencana Anggran Biaya berhubung karena proyek tersebut anggarannya bersumber dari APBN dengan prinsip pelaksanakan secara Swakelola.
Lebih lanjut, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak diterapkan, kurangnya pengawasan dari tim teknis (pengawas), tidak adanya peralatan Molen dilokasi proyek sehingga diduga hasil pengecoran kolom beton tidak sesuai spek dan ini dibuktikan dengan kondisi tiang beton balok yang kondisinya tampak kurang oadat, bahkan sompel-sompel di beberapa bagian, diduga akibat campuran material yang tidak sesuai standar.
Bahkan informasi dari salah seorang masyarakat setempat yang tidak tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa proyek tersebut dilaksanakan secara borongan.
Menanggapi hal tersebut, kepala sekolah SMP Negeri 2 Bawolato, Kurniatnan Lase, S. Pd dan Ketua P2SP, Faatulo Batee, kepada tim media Bedah Kasus mengatakan bahwa papan informasi sudah pernah dipampang dan sekarang ada digudang. Soal RAB dan Bestek tidak bisa kami perlihatkan karena dokumennya ada di tangan bendahara P2SP. Mengenai penerapan K3 sudah diterapkan saat awal pelaksaan proyek ini tetapi tukangnya kadang tidak mau mengikutinya, ujarnya Ketua P2SP.
Lebih lanjut, Ketua P2SP, Faatulo Batee, kepada tim menjelaskan bahwa sebagian pekerjaan seperti pekerjaan rangka atas dan keramik pelaksanaannya benar diborongkan kepada orang yang dianggap memiliki keahlian dibidang itu tanpa menyebutkan nilai harga borongan. Pada saat yang sama kepala sekolah, Kurniatman Lase, S. Pd, selaku penanggungjawab, langsung mengklarifikasi dan meluruskan kalau pelaksanaan proyek sesuai yang dikatakan oleh Ketua P2SP adalah bukan diborongkan tetapi dengan sistem perhitungan upah harian.
(FM/TIM).
