Menu

Mode Gelap
Kapolres Samosir Tak Berdaya Bersihkan Aktifitas Perjudian dari Kota Wisata, Terbentur Oknum Berambut Cepak Markas Penimbunan BBM Bersubsidi Terendus, Polisi dan Pertamina Diminta Tindak Gudang Penimbunan BBM di Pasar IX Labuhan Deli Euforia Perempat Final Piala Dunia 2026, Jajaran Kodim 0501/Jakarta Pusat Pererat Kebersamaan Melalui Nobar Bersama Masyarakat Undercover Buy, Satnarkoba Polres Sergai Tangkap Pengedar Sabu di Pantai Cermin Team GAMA Polres Sergai Raih Juara II Turnamen Esport Kapolri Cup Polda Sumut TSTH2 Didorong Jadi Pusat Inovasi Danau Toba, Pemkab Samosir Dukung Investasi Internasional Sistem APAR Modern Kini Dilengkapi Teknologi Monitoring untuk Meningkatkan Keamanan Operasional

HUKUM

Markas Penimbunan BBM Bersubsidi Terendus, Polisi dan Pertamina Diminta Tindak Gudang Penimbunan BBM di Pasar IX Labuhan Deli

badge-check

Bedahkasus.com, Labuhan Deli  – Aktivitas penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar diduga berlangsung bebas dan telah beroperasi selama beberapa bulan di atas lahan tanah garapan, tepatnya di Jalan Veteran Pasar IX, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, “Senin (13/07/2026).

Selain dugaan penimbunan BBM ilegal, keberadaan gudang tersebut juga menuai sorotan karena berdiri di atas tanah garapan milik PTPN yang diduga tidak memiliki legalitas alas hak yang resmi sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum agraria dan tata ruang.

Berdasarkan penelusuran tim awak media dan keterangan warga sekitar, gudang yang tertutup gerbang besi tinggi itu diduga digunakan sebagai tempat penimbunan solar dalam jumlah besar.

Diduga kuat penimbunan BBM jenis solar dilakoni guna meraup keuntungan lebih dari celah harga solar subsidi yang terpaut jauh dari harga BBM Solar industri.

Terpantau, aktivitas keluar-masuk kendaraan pengangkut BBM kerap terlihat, menjadi pemandangan yang lazim diareal lokasi.

“Gudang itu sudah lama berdiri di tanah garapan dan dipakai untuk penimbunan solar. Setahu kami, lahan itu bukan tanah hak milik,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya agar dirahasiakan kru media ini.

Secara hukum, penggunaan tanah garapan tanpa hak yang sah berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 2 dan Pasal 6 UUPA ditegaskan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah harus memiliki dasar hukum serta mengedepankan fungsi sosial. Selain itu, Pasal 15 UUPA mewajibkan setiap pihak yang menguasai tanah untuk memelihara dan menggunakannya sesuai peruntukan.

Tak hanya itu, pendirian bangunan usaha di atas tanah garapan tanpa izin juga dapat dikategorikan sebagai penyerobotan tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara dari sisi aktivitas BBM, dugaan penimbunan solar tanpa izin jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 53 huruf c UU Migas, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa izin usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda hingga Rp30 miliar.

Warga menilai, penggunaan tanah garapan untuk aktivitas berisiko tinggi seperti penimbunan BBM sangat membahayakan keselamatan lingkungan, terlebih lokasi gudang berada di kawasan permukiman padat penduduk.

“Kalau terjadi kebakaran atau ledakan, dampaknya bisa ke mana-mana. Rumah warga berhimpitan, ini sangat berbahaya,” ujar warga lainnya.

Menurut keterangan warga, gudang tersebut disebut-sebut diawasi seseorang berinisial nama inisial Hend..Oknum TNI-AL, Namun hingga kini, aktivitas gudang yang berdiri di atas tanah garapan itu terkesan tidak tersentuh penindakan aparat berwenang.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait lemahnya pengawasan serta dugaan pembiaran terhadap aktivitas ilegal yang berjalan di atas lahan dengan status hukum tidak jelas.

Masyarakat mendesak aparat kepolisian, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Pertamina untuk segera melakukan penertiban dan penyelidikan menyeluruh, baik terhadap dugaan penimbunan BBM ilegal maupun dugaan penyalahgunaan tanah garapan.

“Kami heran, kenapa bisa aman terus. Katanya ada yang membekingi,” ujar warga.

Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, kru media ini masih berupaya memintai pernyataan resmi dari pihak TNI maupun aparat penegak hukum terkait dugaan keterlibatan oknum tersebut.

Masyarakat sekitar mendesak aparat Kepolisian, TIM Bais TNI, serta instansi terkait seperti Pertamina dan Pemerintah Daerah untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penimbunan BBM ilegal ini.

Warga berharap penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan, tanpa pandang bulu, demi menjaga keselamatan lingkungan dan mencegah potensi bencana di kawasan permukiman.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi terkait keberadaan dan status hukum gudang tersebut.

(Red/Tim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

MAKI Dukung Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara yang Diusut Kortastipidkor Polri

10 Juli 2026 - 10:28 WIB

Memutus Perkara, Padahal Diduga Masih Dalam Sanksi Non Palu Selama 6 Bulan, Oknum Hakim di PN Medan di Laporkan Ke Komisi Yudisial

9 Juli 2026 - 19:18 WIB

Belum Tuntas di Polres, Kini Muncul Dugaan Penggunaan Pin Berbeda oleh Seorang Anggota DPRD Samosir, Publik Pertanyakan Keberadaan Pin Emas Resmi

6 Juli 2026 - 21:12 WIB

Gudang Solar Misterius di Tengah Permukiman Manunggal, Warga Khawatir Ledakan

30 Juni 2026 - 10:36 WIB

Menjelang HUT Bhayangkara ke-80, Publik Menanti Ketegasan Pengusutan Polemik Pin Emas DPRD Samosir

29 Juni 2026 - 11:40 WIB

Trending di HUKUM