Lagi ! Dua Pejabat lampura Ditahan Kejari Dugaan Korupsi DAK Th 2015

Lampung Utara – Terkait dugaan korupsi pengadaan sumur bor bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015, Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung menahan Rusdie Baron, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Adip Saptoputranto Bin Hamam Hasyim selaku Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Lampura,kamis (10/12/2020).

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lampura, Aditya Nugroho menjelaskan, dalam pelaksanakan program Pembangunan Irigasi Tanah Dalam (Sumur Bor), dimana program tersebut berasal dari dana APBN yang disalurkan melalui APBD.

Dinas Pertanian dan Peternakan Lampura Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan untuk kegiatan Pembangunan Irigasi Tanah Dalam (Sumur Bor) tersebut sebanyak 25 unit sumur bor untuk 25 kelompok tani yang tersebar di Lampura sebesar Rp4.537.500.000, yang bersumber dari DAK.

Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat selisih nilai pekerjaan pada item-item pekerjaan harga sejumlah Rp639.703.292,62 yang merupakan kerugian keuangan Negara.

Aditya menambahkan, kedua pejabat tersebut disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang sebagaimana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP.

“Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang sebagaimana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP,” pungkasnya.

“Untuk Rusdie, karena hasil rapid testnya reaktif, sementara ini sedang ditangani Posko Covid-19 dan Adip langsung dititipkan di Rutan Kotabumi,” ungkap Aditya Nugroho.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: